BIMTEK KEUANGAN 2019

1. Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah

2. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ( pp No. 10 Tahun 2011

3. Tata Cara Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD

4. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) .

5. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK dan Bendahara SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Sistem Penatausahaan Adminstrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien Berdasarkan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan.

7. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12  Tahun  2019

9. Tata cara Mengantisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah.

10. Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran UP,GU,TU Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.

12. Penatahausahaan dan Pengeolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013.

13. Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPD

14. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PKM.05/2011)

15. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya.

16. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.

17. Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPD.

18. Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD

19. Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost.

20. Tata Cara Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.

21. Penerapan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa

22. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.

23. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Berbasis Akrual dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

24. Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD.

25. Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun 2019 Berdasarkan PMK No 32/PMK.02/2018, serta Standar Biaya Keluaran Tahun 2019 Berdasarkan PMK No. 69/PMK.02/2018.

26. Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No.53 Tahun 2014

27. Peningkatan Tata Kelola, dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang / Barang ).

28. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.

29. Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawabannya.

30. Tata Cara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2013.

31. Analisa Standar Biaya Umum Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.

32. Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

33. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Berdasarkan Peraturan MENPAN Dan RB No. 53 Tahun 2014

34. Tertib Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD. Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA.

35. Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Akuntabel dan Profesional.

36. Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

37. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017

38. Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan  PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014.

39. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

40. Tata Cara Pelaporan LKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban,Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Implementasi PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman  Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

41. Sosialisasi Transaksi Non Tunai Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah

42. Tata Cara Proses Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah, serta Penghapusan Piutang Kerugian Daerah Sesuai PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.

43. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017.

44. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.

45. Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah

46. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

47. Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku.

48. Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial

49. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.

50. Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai.

51. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, serta Antisipasi Audit BPK-RI.

52. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2019

53. Pedoman Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 Tentang Penysunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah

54. Analisa Biaya Masukan dan Keluaran Tahun 2019 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.

55. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual

56. Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah.

57. Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) Tahun Anggaran 2016. Sistem Pengendalian Internal,dan Eksternal PEMDA.

58. Implementasi dan Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ.

59. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

60. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019

Read More

BIMTEK KEPEGAWAIAN 2019

1.  Sosialisasi Etika dan disiplin PNS dilingkungan PEMDA Terkait SKP, Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Sosialisasi Peningkatan Wawasan Keterampilan Bagi PNS Dalam Menghadapi masa Pra dan Pasca Pensiun.

2.  Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( Penggati PP 46 Tahun 2011

3.  Pengangkatan dan Hak Serta Kewajiban Analis Kepegawaian.

4.  Implementasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai dengan UU RI No. 5 Tahun 2014

5.  Sosialiasi Uu No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ), dan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dan Petunjuk Teknis PP No.46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

6.  Reformasi Birokrasi Aparatur Negara dan Pelayanan Publik.

7.  Tata Cara Penetapan Kompetensi Teknis dan Kompetensi Manajerial PNS.

8.  Tata Cara Penyusunan Standar Operational Prosedur ( SOP ) Administrasi Pemerintahan.

9.  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Yang Berlaku Mulai 22 Desember 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

10.  Tata Cara Perumusan Dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

11.  Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Dilingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan PERMENPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011.

12.  Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Terkait Dengan Penilaian SKP, dan Penilaian Angka Kredit.

13.  Tata Cara Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

14.  Evaluasi Jabatan Terkait Reformasi Birokrasi.

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

16.  Sistem Kepangkatan dan Pengembngan Karir Serta Pengukuran Kinerja Aparatur Daerah Dalam Rangka Penerapan UU ASN.

17.  Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

18.  Tata Cara Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.

19.  Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

20.  Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil.

21.  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS

22. Standar Pelayanan Prima dan Pelayanan Minimal yang Harus Dilakukan Unit Pelayanan.

23.  Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Aparatur Sipil Negara.

24.  Penerapan Sistem E-Kinerja Aparatur Sipil Negara ( ASN )

25.  Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UU Ketenagakerjaan Didaerah.

26.  Sosialisasi PP No. 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda

27.  Pedoman Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Dan Tewas Bagi PNS.

28.  Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan PEMDA.

29.  Tata Cara Pengubahan dan Penambahan Jabatan Pelaksana Pada SKPD Di Daerah

30.  Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

31.  Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional Serta Penyusunan dan Penilaian DUPAK Terkait Realisasi Analisis Jabatan PEMDA.

32.  Penyusunan Analisis Beban Kerja ( ABK )

33.  Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah Serta Strategi Peningkatan dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah.

34.  Pelatihan Penggunaan Aplikasi “SIPAMAN” Pelaporan Berkala Pemenuhan  Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Berbasis Online

35.  Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara.

36.  Tata Cara dan Syarat-Syarat Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan Pelaksana Serta Pejabat Fungsional

37.  Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

38.  Pengembangan Pola Karier dan Kompetensi PNS.

39.  Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Guru

40.  Tata Cara Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negri Sipil, Serta Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

41.  Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja ( ABK ) di Lingkungan Pemerintah Daerah

42.  Tata Cara Dan Syarat-Syarat Penetapan Kebutuhan Dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

43.  Analisis Jabatan Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemetaan Jabatan.

44.  Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS Daerah.

45.  Pedoman Penggajian PNS Sesuai PERPRES No.16 Tahun 2019, PP No. 15 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2019

46.  Sosialisasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negri Sipil (PNS).

47.  Tata Cara Pengangkatan, Kenaikan Pangkat dan Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru.

48.  Etika dan Disiplin PNS.88.Tata Cara Penyusunan, Perhitungan dan Penilaian Prestasi Kerja PNS

49.  Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberhentian dan Pensiun PNS

50.  Tata Cara Mutasi pegawai Daerah.

51.  Tata Cara Mutasi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Serta Pemberian Kenaikan Pangkat PNS Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017.

52.  Proses Penyusunan dan Perencanaan Serta Program Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

53.  Tata Cara Pembinaan dan Pengembangan PNS Yang Menduduki Fungsional Tenaga Medis

54.  Tata Cara Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja PNS.

55.  Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Umum.

56.  Tata Cara Melakukan Study Banding Pekerjaan Didalam Atau Diluar Negeri Bagi Skpd didaerah.

57.  Tata Cara Pengujian Kelayakan, Pengangkatan dan Promosi Jabatan Bagi PNS sesuai dengan

PERMENPAN Nomor 13 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017

Read More

BIMTEK PERENCANAAN DAN PROGRAM 2019

1. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan

2. Asistensi Penyusunan RENJA Dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja, dan Sinergitas Pusat – Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD dan RENSTRA SKPD.

3. Strategi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja

4. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD – RKA SKPD.

5. Tehnik Penyusunan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah ( RENSTRA OPD ) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

6. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pelaksanaan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

7. Manajemen Penyusunan, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD.

8. Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

9. Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RPJPD , RPJMD dan RKPD Daerah Sesuai PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

10. Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor  22 Tahun 2018

11. Implementasi PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun 2018 Berdasarkan PMK No 49/PMK.02/2017, serta Standar Biaya Keluaran Tahun 2018 Berdasarkan PMK No. 86/PMK.02/2017.

12. Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah

13. Perecanan dan Evaluasi RPJMD, RKPD Bagi Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah

14. Tata Cara Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penyusunan LAKIP Untuk Penguatan Kapasitas dan Kinerja OPD

15. Sistem dan Strategi Penyusunan KUA, PPAS, RKA dan DPA

16. Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan

17. Tata Cara Peningkatan Fungsi Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan dilingkungan PTSP

18. Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Read More

BIMTEK DPRD DAN SETWAN 2019

1. Upaya-Upaya Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terkait LKPJ Kepala Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019 Tentang LKPJ

3. Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD

4. Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten

5. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

6. Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

7. Teknis dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat Dprd dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan yang Sistematis dan Efaktif

8. Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD

9. Optimalisasi Reses & Pokok Pikiran DPRD Hasil Jasmara

10. Praktek Penyusunan Peraturan Perundang Undangan/ Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD.

11. Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 120 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.

12. Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD

13. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi DPRD

14. Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD

15. Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP No. 12/2018

16. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

17. Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD

18. Hak Dan Kewajiban, Serta Uang Jasa Pengabdian Bagi Anggota DPRD Pada Akhir Masa Bakti

19. Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dan Kegiatan Reses DPRD

20. Optimalisasi Peran Dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dan Program Legislasi Daerah

21. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD

22. Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Didaerah

23. Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan / Legal Drafting bagi Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan DPRD.

24. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan

25. Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

26. Penguatan Hard dan Soft Skill bagi Anggota DPRD Purnabakti

27. Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

28. Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten

29. Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Keuagan Protokoler DPRD

30. Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD Purnabakti

31. Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Bidang Legislasi, Budgeting dan Pengawasan yang Berorientasi pada Kepentingan Rakyat

Read More

BIMTEK BARANG DAN ASET 2019

1. Prosedur Pengadaan Langsung Dan Penunjukan Langsung Serta Swakelola Atas Barang dan Jasa Pemerintah.

2. Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 27 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI 19 Tahun 2016

4. Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah

5. Pedoman Akuntansi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Serta Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

6. Pedoman Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah

7. Sosialisasi PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

8. Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah

9. Pedoman Pemeriksaan Aset Tetap

10. Pedoman Sensus Barang Milik Daerah

11. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.

12. Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (Simbada), Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang dan Aset Daerah ( State Property Management ).

13. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

14. Pedoman Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016

15. Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)

16. Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No. 16 Tahun 2018.

17. Manajemen Aset Daerah dan Penilaian Dan Inventarisasi Aset Pemerintah.

18. Pedoman Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

19. Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset

20. Pedoman Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

21. Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD

22. Sosialisasi Perpres No 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

23. Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan, Inventarisasi dan Sensus Barang Daerah.

24. Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018

25. Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif

26. Pedoman Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah

Read More

BIMTEK BARANG DAN JASA 2019

1. Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

2. Pendalaman Materi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah untuk Tingkat Lanjut

3. Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

4. Hukum kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender

6. .Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

7. Metode penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

8. Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

9. Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola

10. Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11. Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah

12. Tryout dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012

13. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

14. Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI

15. Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

16. Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

17. Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012

18. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

19. Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender

20. Diklat Pointers Perubahan IV Perpress No. 54 Tahun 2010 ( Perpress No. 4 Tahun 2015 )  dan Inpress No. 1 Tahun 2015

21. Ujian Sertifikasi PBJ berbasis Komputer yang di Fasilitasi oleh LKPP

Read More

BIMTEK PERPAJAKAN 2019

1. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.

2. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

3. Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB - P2)

4. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang - Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009

5. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

6. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, Serta Antisipasi Audit BPK-RI.

7. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan PAD.

8. Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD

9. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah

10. .Penyuluhan Pajak Daerah

11. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

12. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah

13. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

14. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.

15. Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.

16. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

17. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD

18. Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak.

19. Pajak Berbasis Elektronik EBILLING

20. Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah.

21. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.

22. Jurusita Pajak Daerah

Read More

BIMTEK KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2019

1. Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center).

2. Penyusunan Bibliografi

3. Pengelolaan Kearsipan di Daerah

4. Manajemen Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah

5. Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital

6. Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Berdasarkan PERPRES No. 29 Tahun 2014

7. Manajemen Perpustakaan

8. Penyuluh Minat dan Gemar Membaca

9. E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan

10. Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan

11. Diklat TOT( Training of Trainers ) Perpustakaan

12. Pengenalan Perpustakaan

13. Teknis Pengelolaan Perpustakaaan Inpassing

14. Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010

15. Pengelolaan Informasi Perputakaan

16. Pengatalogan Deskriptif Berbasis RDA

17. Korespondel dan Tata Naskah Dinas

18. Tata Kearsipan Pemerintah

19. Penulisan Karya Ilmiah

Read More

BIMTEK KEHUMASAN DAN PROTOKOLER 2019

1. Kehumasan dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah

2. Tentang Tata Cara Pengelolaan Kehumasan Dan Protokoler Yang Baik Dan Handal

3. Manajemen Kesekretariatan

4. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah

5. Penyusunan dan tata cara mekanisme keprotokolan, upacara dan MC dalam kehumasan Pemerintah

6. Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah.

7. Tata Cara Peningkatan Tupoksi Humas dan Protokol, Ajudan Sekpri, Aspri Didalam Membangun Pencapaian Profesionalitas Pelayanan Prima

8. Pengembangan Pencapaian Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Kehumasan dan Kprotokoleran Didalam Pelayanan Tamu Daerah

9. Tata Cara Pembuatan Videografi Kehumasan

10. Tata Cara Menjadi MC dan Public Speaking yang Baik dan Benar Didalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah

11. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah

12. Tata Cara Pembuatan Fotografi Jurnalistik Kehumasan

13. Tata Cara Penulisan Jurnalistik Kehumasan

14. Tata Cara Menjadi Master Of Ceremony (MC) dan Protokoler yang Baik dan Benar

15. Publik Speaking dan Presentation Skill (Praktek dan Implementasi)

16. Jurnalistik Media Instansi Pemerintah dan Perusahaan

Read More

BIMTEK KESEHATAN 2019

1. Penyelesaian Kerugian Negara Likungan Instansi

2. Kesehatan Reproduksi Remaja

3. Penyehatan Air

4. Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman

5. Informasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya

6. Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah Sakit

7. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 RS

8. Pembinaan perilaku Hidup bersih dan Sehat di Rumah Tangga.

9. Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daeran (BLUD) Dan Mekaninisme Akreditasi Puskesmas dan Penerapan Puskesmas Menjadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dan Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit.

10. Disain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2016 Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019

11. Fasilitator Pemberdayaan Masayrakat

12. Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga

13. Komunikasi Perubahan dan Perilaku

14. Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit

15. Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah sakit

16. Rekruitmen tenaga Kesehatan Untuk Rumah Sakit dan Puskesmas

17. Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota

18. Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi

19. Leadership Training For Managemen

Read More