1. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Serta Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara dan PPTK Dalam Pengadaan Barang/Jasa Milik Daerah.
2. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).
3. Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB - P2)
4. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang - Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
5. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
6. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, Serta Antisipasi Audit BPK-RI.
7. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penerimaan PAD.
8. Pengelolaan Pajak Pajak Bagi Belanja Yang Bersumber dari APBD
9. Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah
10. .Penyuluhan Pajak Daerah
11. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
12. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
13. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
14. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia.
15. Analisa Biaya Umum Tahun 2015 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
16. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
17. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD
18. Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak.
19. Pajak Berbasis Elektronik EBILLING
20. Optimalisasi Pemungutan, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Prosedur Dan Kebijakan Penilaian dan Pemetaan PBB Dan BPHTB, Serta Pengelolaan Dan Audit Pajak Daerah.
21. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah Sesuai PP No. 69 Tahun 2010, Serta Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.
22. Jurusita Pajak Daerah
0 komentar:
Posting Komentar